Yogyakarta (01/12/2020) jogjaprov.go id - Tahun 2021, Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian termasuk kondisi ekonomi global. Karenanya, kecepatan dan ketepatan akurasi harus tetap menjadi karakter kebijakan pemerintah yang harus berhadapan dengan tantangan pandemi CoViD-19.

“Belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, perlu kita dorong agar menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional maupun daerah, di saat lesunya dunia usaha akibat pandemi. Karena itu, APBN 2021 harus segera direalisasikan, segera dimanfaatkan, dan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi,” ungkap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Dalam sambutannya pada acara Penyerahan DIPA APBN 2020 dengan tema ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’ pada Selasa (01/12) di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan mengatakan, tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit dilalui akibat pandemi CoViD-19. Peristiwa bencana kesehatan dan kemanusiaan ini berimbas pada semua lini kehidupan manusia hingga masalah sosial-ekonomi, bahkan ke sektor keuangan.

“APBN tahun 2021 menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan transisi pembangunan nasional kembali ke jalurnya,” imbuh Sri Sultan. 

Karena itulah, Sri Sultan mengatakan, pada APBN tahun 2021 mendatang, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, pemerintah telah menentukan empat fokus kebijakan. Pertama, penanganan kesehatan yang menitikberatkan pada vaksinasi CoViD-19. Karenanya, anggaran terkait penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian, dan pengembangan sangatlah diperlukan.

“Fokus kebijakan kedua adalah kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang mampu,” papar Sri Sultan.

Sementara itu, fokus kebijakan ketiga adalah kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, pemerintah akan memberi dukungan lebih besar bagi perkembangan dunia usaha, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Fokus kebijakan keempat, membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain sebagainya.

Sri Sultan menambahkan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap dilanjutkan melalui perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan Pemda, dukungan UMKM dan dunia usaha, serta insentif perpajakan. Jika penanganan tahun 2020 difokuskan untuk penanganan masalah kesehatan dan melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dan dukungan kepada sektor terdampak agar dapat bertahan, maka pemulihan ekonomi tahun 2021 secara berangsur diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi. 

“Misalnya, melalui pembangunan kawasan industri pengembangan food estate untuk ketahanan pangan, serta infrastruktur padat karya. Kapasitas teknologi informasi dan komunikasi pun akan ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Sri Sultan. 

Dalam laporannya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan DIY, Sahat MT Panggabean menyampaikan, kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil mengalami perlambatan dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. Untuk itu, peran penting APBN sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical perlu dimaksimalkan bersama.

“APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur serta memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tuturnya.

Alokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 di wilayah DIY sebesar Rp12,28triliun dengan jumlah DIPA sebanyak 353, yang terdiri atas 307 DIPA untuk instansi vertikal dengan nilai Rp12,14triliun dan 46 DIPA dengan nilai Rp141,84miliar untuk berbagai SKPD pelaksana tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.  Sementara untuk TKDD TA 2021, mencapai Rp10,31 triliun termasuk Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) Rp8,20triliun, Dana Keistimewaan Rp1,32triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp326,02miliar dan Dana Desa Rp460,46miliar. 

“Dengan semakin besarnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021 diharapkan agar Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran tersebut dengan efektif dan akuntabel,” imbuhnya. (Rt)

HUMAS DIY