c_300_225_16777215_00_images_news_ab49fd2282d60e61d4bc10cf53584633.jpg

Yogyakarta (23/10/2019) jogjaprov.go.id - Tingginya penggunaan kedelai impor sebagai bahan baku pembuatan tempe dan tahu mulai meresahkan petani kedelai lokal. Oleh karena itu perlu ada terobosan untuk menciptakan pasar bagi kedelai lokal, salah satunya melalui pengembangan program kemitraan antara petani sebagai produsen dengan industri sebagai pengguna.

Demikian disampaikan Penjabat Sekda DIY, Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si saat membuka acara FGD tentang Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Kedelai Lokal, Rabu (23/09) di Lotus Ballroom ,Hotel Grand Aston, Yogyakarta.

Menurut Arofa, konsumen menggunakan kedelai impor karena selain ketersediaan dalam negeri belum mencukupi, juga karena harga kedelai impor lebih murah. Padahal menurut Arofa, kualitas kedelai lokal lebih baik dari kedelai impor. Untuk membangun kembali minat konsumen pada penggunaan kedelai lokal, maka pemerintah mensinkronkan pengembangan produksi kedelai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, perlu juga menjalin model kemitraan antara petani dengan industri pengguna untuk memastikan pasar kedelai lokal.

“Kita juga perlu melakukan koordinasi optimalisasi pasar kedelai lokal untuk meningkatkan serapan pasar hasil produksi dan merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan komoditas kedelai lokal,” jelas Arofa.

Arofa berharap kegiatan FGD ini bisa memperoleh hasil yang mampu menggugah pemikiran dan semangat dalam hal kebijakan pemenuhan kebutuhan kedelai lokal. Arofah juga berharap nantinya ada solusi yang dihasilkan untuk mengatasi permasalahan ini. “Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta senantiasa bisa mewujudkan sasaran yang hendak dicapai,” ujar Arofa.

Asisten Deputi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian RI, Darto, S.Hut, M.M menyampaikan, topik yang diangkat untuk didiskusikan ini merupakan topik yang menggambarkan pentingnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap sebuah kebijakan pangan, khususnya terkait Kedelai. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pangan No.18 Tahun 2012, yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

“Perlu koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, serta para petani untuk terciptanya stabilisasi harga pangan khususnya pada saat menghadapi lebaran, HBKN, Natal dan Tahun Baru,” ujar Darto.

Hadir sebagai narasumber, Ir. Gatut Sumbogojati, M.M. dari Kementrian Pertanian,  Lusius Dinto Pramudyo dari Uniliver Indonesia Foundation, Drs. H. Aip Syarifuddin dari Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Dr. Atris Syantohadi, STP, MT dari Attempe, dan Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc dari Universitas Gajah Mada. FGD ini diikuti oleh oleh 100 orang peserta yang terdiri dari stakeholder terkait kebijakan pangan khususnya kedelai, seperti kementrian/lebaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi/kelompok tani, dan instansi terkait lainnya. (au/uk)

Humas Pemda DIY