YOGYA (KRjogja.com) - Kredit macet UMKM korban gempa yang tersisa di BPD DIY dengan nilainya mencapai Rp700 juta oleh 18 debitur dipastikan bisa diputihkan. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menginstruksikan agar kredit macet tersebut dihapus. "BPD nanti otomatis menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menghapus itu," ujar Sultan di Kepatihan, Kamis (07/02/2013).

Sementara dari data yang dimiliki Disperindagkop DIY, nilai kredit di lembaga keuangan swasta seperti BPR dan Koperasi mencapai Rp11,9 miliar. Terkait keberadaan kredit macet tersebut, Sultan mengaku belum tahu pasti langkah apa yang akan diambil. "Itu sama BPR saya belum tahu persis nanti kebijakan dari departemen BUMN bagaimana.Tapi dari koperasi dan sebagainya yang kreditnya dibawah Rp50 juta kan sudah dilunasi provinsi waktu itu," kata Sultan. Terkait mekanisme pemutihan, lanjut Sultan, akan dilakukan rapat pemegang saham badan pengawas dan direksi untuk diambil keputusan. Misalnya keputusan dihapus dari pembukuan, karena dianggap lunas "Berarti agunannya dikembalikan pada debitur. Dengan itu berarti bank akan lapor pada BI, otomatis nama yang diblacklist otomatis akan hilang dari data," terang Sultan.

Pemda DIY sendiri mengaku sudah memegang data valid debitur kredit macet UMKM korban gempa. Data tersebut pula yang akan menjadi dasar untuk pemutihan. "Sudah ada semua dari BI, di bank-bank juga sudah ada semua, itu kan sudah divalidasi terus selama 6 tahun. Daftar itu kan memang sudah dikoreksi antara BI Yogya, BI pusat dan bank-bank lain," tandas Sultan. Sebelumnya, Disperindagkop DIY mencatat, sisa kredit macet yang belum terbayar saat ini mencapai Rp 40,2 milyar. Dari jumlah tersebut baru Rp 27,6 milyar yang berhasil dihapuskan dalam pertemuan antara Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN Senin (4/2) lalu. (Aie)